Kubu Raya, 23 Juli 2025 — Persoalan pelik yang menjerat petani arang bakau di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Lantamal, serta pemangku kepentingan lainnya di Kantor Bupati Kubu Raya pada Rabu (23/7), guna mencari solusi atas keberlangsungan penghidupan masyarakat pengelola arang bakau.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Kubu Raya, Sujiwo, turut dihadiri oleh unsur TNI-AL, Polri, Kejaksaan, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar, Camat dan Kades Batu Ampar, Ketua MABM Kubu Raya, serta perwakilan petani arang.
Dalam paparannya, Bupati Sujiwo menegaskan bahwa Pemkab Kubu Raya akan menggunakan hak diskresi sebagai solusi jangka pendek, sembari menunggu legalisasi izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) rampung dalam waktu maksimal satu tahun.
“Maksimal satu tahun harus sudah selesai HTR-nya. Selama masa tunggu itu, arang bakau yang masih tersisa tetap boleh dijual agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan,” ujar Sujiwo.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menyikapi persoalan ini.
“Penegakan hukum dan pelestarian lingkungan penting, tapi kita juga harus mengedepankan rasa kemanusiaan. Ini menyangkut keberlangsungan hidup keluarga petani arang,” tegasnya.
Untuk jangka menengah, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Pemprov Kalbar untuk mencari alternatif ekonomi lain bagi warga Batu Ampar, agar tidak hanya bergantung pada produksi arang bakau.
Lebih lanjut, Sujiwo menyatakan kesiapannya menjadi penjamin penangguhan penahanan dua nakhoda kapal pengangkut arang bakau yang sebelumnya diamankan oleh aparat.
“Mereka hanya juragan motor air, tidak paham soal regulasi. Saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan mereka,” pungkasnya.
Dalam suasana rapat yang penuh keprihatinan namun produktif itu, terlihat sinergi lintas sektor hadir untuk memberikan harapan baru bagi masyarakat Batu Ampar.
