Jakarta – Kementerian Transmigrasi memastikan bahwa pemerintah tidak akan menempatkan transmigran baru di Kalimantan Barat. Keputusan itu diambil untuk merespons sikap Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat yang menolak penempatan transmigran baru di wilayahnya.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Velix Wanggai mengatakan pemerintah pusat menampung aspirasi dari Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat. Sebab tuntutan mereka sesuai dengan paradigma baru yang diusung oleh Kementerian Transmigrasi dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat asli.
“Kementerian tidak melakukan penempatan transmigran baru, namun melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi yang ada saat ini,” kata Velix dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Sebelumnya, Aliansi Kalimantan Barat Menggugat berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, pada Senin, 21 Juli 2025. Mereka menolak penempatan transmigran baru di wilayah Kalimantan Barat.
Dikutip dari Antara, Aliansi Kalimantan Barat Menggugat mendesak pemerintah pusat agar mengutamakan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan lahan pertanian, serta pengadaan listrik ke daerah-daerah terpencil.
Velix Wanggai mengatakan Kementerian Transmigrasi memang sedang mendorong perubahan pembangunan transmigrasi yang lebih berpihak kepada masyarakat sekitar kawasan transmigrasi. Saat ini, kata Velix, paradigma pembangunan transmigrasi telah bergeser dari sekadar memobilisasi penduduk menjadi upaya transformasi kawasan secara menyeluruh.
Ia mengatakan transformasi kawasan itu mencakup rehabilitasi infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam kawasan transmigrasi.
“Kalimantan Barat menjadi salah satu prioritas penguatan model pembangunan tersebut. Program transmigrasi hari ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan,” ujar Velix. “Kami membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan masyarakat adat, tokoh lokal, dan generasi muda di Kalbar agar pembangunan tidak datang dari luar, tetapi tumbuh bersama dari dalam.”
Ketua Satuan Tugas Komunikasi Kementerian Transmigrasi ini mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal revitalisasi kawasan transmigrasi yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kearifan lokal serta kebutuhan daerah. Sebab, pengembangan kawasan transmigrasi dan pedesaan serta kawasan strategis di Kalimantan Barat sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Kalimantan Barat ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis dengan sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di antaranya kawasan pariwisata Sambas–Singkawang, kawasan industri Ketapang, kawasan pengembangan pelabuhan Kijing serta kawasan pengolahan komoditas unggulan kelapa sawit di Ketapang dan Sanggau.
“Kami meminta dukungan konkret dalam bentuk penyediaan dan peningkatan sarana prasarana dasar di kawasan transmigrasi, khususnya melalui pendekatan Transmigrasi Gotong Royong yang menekankan kerja sama lintas sektor,” ujarnya.
sumber: tempo.co
